Ratusan mahasiswa penerima beasiswa RPL ini berasal dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendatangi DPRD Bengkulu guna mempertanyakan pemutusan sepihak beasiswa pendidikan di Universitas Terbuka (UT) oleh Gubernur Bengkulu. 

Ibnu Majah koordinator mahasiswa RPL menyampaikan mahasiswa ini berasal dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa dan ada juga BPD.

Angkatan satu ada 100 orang, angkatan dua sebanyak 100 orang. Untuk saat ini angkatan 1 sudah empat semester, angkatan 2 sudah dua semester.

Berdasarkan MOU sebelumnya sudah ditanyakan ke PMD, ia menyayangkan dengan jawaban dari PMD kalau mau lanjut kuliah silahkan pakai biaya sendiri.

Ia meminta Kepada Pak Gubernur untuk angkatan satu dan dua untuk tetap dianggarkan.

Ia mengatakan sangat dirugikan karena pemutusan sepihak dan kalau tidak dipenuhi maka akan kembali mendatangi gedung dewan.

Sementara itu Pimpinan Rapat, Ketua Komisi 1, Zainal  mengatakan masih banyak jalan keluar dari pemutusan beasiswa ini karena negara kita belum bangkrut, bukan juga dalam kondisi bencana maupun perang. "Kami siap ditagih untuk melakukan hearing selanjutnya makanya saya berikan nomor telpon tadi", ujarnya.

Sejumlah anggota komisi satu ikut hadir dalam dengar pendapat dengan mahasiswa RPL tersebut. Diantaranya Edwar Samsi dari PDIP Dapil Kepahyang, Andi Soreri dari PKS Dapil Muko Muko, Zainal dari PKB Dapil Kepahyang. Nopri dari Hanura dapil Muko Muko, Muhamad Alfa Nasdem dapil Bengkulu Selatan dan Susman Hadi dari Golkar. Hadir juga OPD dari Dinas PMD, Biro Hukum dan BPKAD Provinsi Bengkulu. (Yulius Martoni).